TNews, BATAM — Komisi II DPRD Kota Batam menggelar rapat dengar pendapat (RDP) maraton dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Rapat yang berlangsung sepanjang Senin (27/10/2025) di ruang rapat Komisi II DPRD Batam itu difokuskan pada evaluasi realisasi pendapatan daerah dan proyeksi target penerimaan tahun depan.
Ketua Komisi II DPRD Batam, Muhammad Yunus Muda, SE, mengatakan pembahasan kali ini menitikberatkan pada peningkatan efektivitas sektor pendapatan, baik dari pajak maupun retribusi daerah.
“Dengan adanya kenaikan usulan RAPBD 2026, otomatis target pendapatan juga harus disesuaikan. Kami ingin memastikan proyeksi pendapatan daerah didukung data riil dan strategi yang realistis di tiap OPD penghasil,” ujar Yunus.
RDP dimulai dengan paparan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai capaian penerimaan pajak dan retribusi hingga triwulan ketiga 2025. Komisi menyoroti perlunya intensifikasi pemungutan pajak daerah untuk mencapai target yang lebih tinggi tahun depan.
Setelah itu, pembahasan berlanjut bersama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (CKTR) terkait penataan lahan dan potensi penerimaan dari retribusi perizinan. Rangkaian RDP juga menghadirkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Perhubungan, Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, hingga Dinas Kesehatan bersama seluruh kepala puskesmas se-Kota Batam.
Menurut Yunus, Komisi II juga menyoroti potensi kebocoran pendapatan dan mendorong optimalisasi sistem digitalisasi pemungutan pajak untuk meminimalkan kehilangan penerimaan daerah.
“Kami mendorong OPD penghasil agar tidak hanya fokus pada peningkatan target, tapi juga pada efisiensi sistem pengawasan dan pelaporan. Setiap rupiah pendapatan daerah harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Komisi II dijadwalkan melanjutkan pembahasan detail rencana pendapatan dan belanja per sektor dalam beberapa hari ke depan sebelum hasil RDP ini dibawa ke rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Batam.*
Peliput: Nanang
