TNews, BATAM — Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Kepulauan Riau memadati halaman Kantor DPRD Kota Batam, Rabu (27/8). Mereka datang bukan sekadar berorasi, tapi menyuarakan keresahan masyarakat terhadap segudang persoalan strategis di Kota Batam—mulai dari banjir, sampah, mafia pangan, hingga penataan kota yang dianggap belum berpihak pada rakyat kecil.
Namun yang mengejutkan, alih-alih berhadapan dengan tembok birokrasi, mahasiswa justru disambut langsung oleh para wakil rakyat. Ketua Komisi II DPRD Batam Muhammad Yunus Muda, SE dan Ketua Komisi III Muhammad Rudi, ST, turun tangan mendampingi aksi, bersama sejumlah anggota dewan lain seperti Ir Anang Adhan. Bahkan Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Plt Sekdako Firmansyah turut hadir dalam dialog terbuka tersebut.
Para legislator tidak hanya hadir secara simbolis, tetapi membuka ruang diskusi yang intensif selama lebih dari dua jam di ruang rapat Komisi III. Perwakilan mahasiswa pun dipersilakan masuk dan menyampaikan langsung sebelas poin tuntutan mereka, termasuk kritik terhadap kebijakan publik yang selama ini dirasa belum menyentuh akar persoalan rakyat.
“Kami mengapresiasi semangat adik-adik mahasiswa. Semua masukan ini akan kami kawal di forum resmi DPRD. Tugas kami bukan hanya menyuarakan, tapi memastikan ada tindak lanjut nyata,” tegas Muhammad Yunus Muda dalam dialog tersebut.
Dalam kesempatan itu, para wakil rakyat juga menyoroti pentingnya sinergi antara DPRD dan masyarakat, termasuk mahasiswa, dalam mengawal program pembangunan. DPRD pun berkomitmen menjadi jembatan antara suara rakyat dan eksekutif, bukan sekadar lembaga formalitas.
Koordinator Wilayah BEM SI Sumatera Bagian Utara, Muryadi Agus Priawan, menyampaikan bahwa sebelas isu utama yang diangkat mahasiswa adalah bentuk keresahan publik yang selama ini tak terdengar. Isu-isu tersebut antara lain:
• Penanganan banjir dan pengelolaan sampah
• Parkir liar dan kemacetan
• Mafia pangan dan ketimpangan distribusi MBG
• Nasib guru honorer
• Jam operasional truk kontainer
• Isu agraria, terutama penimbunan di Kampung Tua Tanjung Uma
• Kota Batam yang dinilai belum layak sebagai kota ramah anak
Mahasiswa juga menyuarakan kritik terhadap pasal-pasal bermasalah dalam RKUHAP, serta mengecam tindakan represif aparat saat mengamankan demonstrasi.
Menanggapi hal itu, DPRD Batam menyatakan kesiapannya membentuk tim kerja lintas komisi untuk mengawal dan mengevaluasi setiap isu yang diangkat mahasiswa.
Sementara itu, Wali Kota Batam Amsakar Achmad mengakui berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kota. Ia memaparkan sejumlah langkah konkret seperti penambahan unit kendaraan pengangkut sampah, pembangunan UPT pengelolaan sampah di berbagai kecamatan, hingga pengadaan incinerator di tahun 2026.
Namun, Amsakar juga menegaskan bahwa penyelesaian masalah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif. Ia mengajak mahasiswa untuk aktif menjadi mitra kritis dan edukatif di tengah masyarakat.
Meski aksi ditutup dengan penyerahan tuntutan tertulis kepada Wali Kota Batam, mahasiswa menyatakan bahwa perjuangan mereka tidak berhenti di meja dialog. Mereka berjanji akan terus memantau tindak lanjut dari aspirasi yang telah disampaikan.
“Ini baru permulaan. Kami ingin perubahan nyata, bukan sekadar janji,” ujar Muryadi.
Sementara DPRD Batam menyambut baik komitmen tersebut dan menyatakan bahwa demokrasi akan terus tumbuh sehat jika kritik dan solusi bisa berjalan beriringan.*
Laporan : Nanang
