TNews, BATAM – DPRD Kota Batam resmi mengesahkan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam rapat paripurna, Jumat (11/7/2025). Pengesahan ini menjadi tonggak penting dalam penataan ulang kebijakan fiskal demi penguatan sektor-sektor pelayanan publik dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Dalam laporannya, anggota Banggar Setia Putra Tarigan menegaskan bahwa perubahan APBD mengacu pada dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang, serta mandat dari regulasi nasional. Salah satu poin penting adalah konsistensi perencanaan, mulai dari RKPD hingga KUA-PPAS, untuk menjamin efisiensi anggaran.
Banggar juga memberi perhatian khusus pada sektor-sektor pelayanan dasar seperti parkir, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur hinterland. DPRD mendorong agar sinergi antar-perangkat daerah diperkuat demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif.
Struktur anggaran yang disahkan menunjukkan peningkatan pada pendapatan daerah sebesar Rp314,7 miliar, menjadi total Rp4,27 triliun, sementara belanja naik menjadi Rp4,41 triliun. DPRD memastikan defisit ditutup melalui pembiayaan yang sah sehingga postur tetap berimbang.
Wali Kota Amsakar dalam pidatonya menyampaikan bahwa Pemko telah mengalokasikan belanja wajib sesuai amanat undang-undang: pendidikan 29,31%, kesehatan 12,4%, infrastruktur publik 33,49%, dan belanja pegawai 37,85%. Ia meminta seluruh OPD segera menyiapkan administrasi pelaksanaan agar program dapat dijalankan dengan cepat.
Ketua DPRD H. Muhammad Kamaluddin menekankan bahwa APBD-P ini harus dijalankan secara transparan, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga. Ia juga mengingatkan agar APBD-P segera diserahkan ke Gubernur Kepri untuk evaluasi dalam waktu tiga hari.
“DPRD berkomitmen untuk terus mengawasi pelaksanaan anggaran, memastikan bahwa setiap rupiah digunakan untuk pelayanan publik yang bermutu,” tegas Kamaluddin.
(Nanang Zakaria)
